Terbitnya Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN 2024

"Foto tangkapan layar Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN 2024". (jdih.menpan.go.id).

Terbitnya Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN 2024. Dalam rangka kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 untuk jenis pengadaan pegawai ASN 2024, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah menerbitkan regulasi (aturan atau hukum) berbentuk Kepmenpan RB.

Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 173 Tahun 2024 Tentang Tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN 2024. Informasi lebih lanjut tentang Sosialiasi Kebijakan Pengadaan PPPK 2024 di Lingkungan Instansi Pemerintah lihat disini.

Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024 adalah Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang mengatur mengenai panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai ASN 2024.

Keputusan Menpan RB No 173 Tahun 2024 ini telah disahkan dan ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2024 di Jakarta oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Abdullah Azwar Anas.

Informasi tentang Penetapan Kebutuhan PPPK (Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Lingkungan Instansi Pemerintah menurut Kepmenpan RB No 329 Tahun 2024, Anda dapat melihatnya disini.

Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan isi dalam Keputusan Menpan RB No 173 Tahun 2024, yaitu:

1. Kebijakan pemenuhan kebutuhan pegawai ASN 2024, berfokus pada, yaitu:

• Penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah.
• Pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
• Perekrutan talenta-talenta baru.
• Pemenuhan talenta digital untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

2. Jenis pengadaan pegawai ASN T.A 2024, yaitu:

• PPPK bagi Eks THK-II dan pegawai non-ASN.
• CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

3. Pengadaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Point Ke-2 terdiri dari.yaitu:

• Jabatan Fungsional (JF).
• Jabatan Pelaksana.

4. Instansi pemerintah menyusun rincian kebutuhan pegawai ASN tahun 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan pegawai ASN yang disetujui oleh Menteri serta mengacu pada Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN 2024 sebagai tercantum pada lampiran keputusan menteri ini.

5. Rincian Kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Point Ke-4 paling sedikit memuat yaitu:

• Jenis pengadaan.
• Nama jabatan.
• Deskripsi jabatan.
• Kualifikasi pendidikan.
• Alokasi formasi.
• Unit penempatan.
• Rentang penghasilan.

6. Rincian Kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Point Ke-5 disampaikan melalui layanan elektronik yang mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh BKN.

7. BKN melakukan validasi terhadap rincian kebutuhan pegawai ASN yang terdiri atas: jenis pengadaan, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan pada masing-masing kategori jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Hasil validasi kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada Point Ke-7 disampaikan kepada Menteri dalam bentuk pertimbangan teknis untuk selanjutnya menjadi pertimbangan dalam menetapkan kebutuhan pegawai ASN.

Selengkapnya mengenai isi dari Keputusan Menpan RB No 173 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN 2024 Versi PDF dapat Anda lihat/unduh pada tautan link tombol download dibawah ini:

Untuk Sosialisasi Keputusan Menpan RB No 173 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN 2024, Jakarta, 18 Maret 2024 dapat Anda lihat disini.

Demikian informasi tentang Terbitnya Kepmenpan RB No 173 Tahun 2024 Tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai ASN 2024 ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para tenaga non-ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi ASN. Salam Edukasi. Salam Pancasila.

Sumber: Keputusan Menpan RB No 173 Tahun 2024.