Apakah Gaji PPPK Akan Dirapel Mulai Maret 2025? Simak Aturan Pencairan Gaji dan THR PPPK Tahap 1

"Ilustrasi gambar PPPK menerima gaji pertama setelah penerbitan SK dan SPMT PPPK". (Sumber image: sscasn.bkn.go.id).

Apakah Gaji PPPK Akan Dirapel Mulai Maret 2025? Simak Aturan Pencairan Gaji dan THR PPPK Tahap 1 Berdasarkan SK, SPMT, dan Regulasi Terbaru. Banyak peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap 1 yang bertanya-tanya, "apakah gaji PPPK akan dirapel jika Surat Keputusan (SK) pengangkatan mereka baru diterbitkan pada tahun 2025?".

Pertanyaan tersebut menjadi perbincangan hangat diberbagai platform media sosial, mengingat pencairan gaji pertama PPPK biasanya bergantung pada TMT dan SPMT PPPK.

Selain itu, ada juga kekhawatiran terkait pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), terutama bagi PPPK yang baru diangkat pada awal tahun.

Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas bagaimana sistem pembayaran gaji PPPK, aturan pencairan THR PPPK, serta pengaruh keterlambatan SK PPPK terhadap hak keuangan mereka.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan baru terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pada tahun 2024.

Penetapan TMT dan SPMT PPPK 2024

Apa Itu TMT dan SPMT PPPK?

Sebelum lanjut, mari kita bahas "Apa Itu TMT dan SPMT PPPK?". TMT (Terhitung Mulai Tanggal) adalah tanggal resmi di mana PPPK mulai bertugas dan berhak menerima gaji.

Sedangkan, SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) adalah dokumen yang menyatakan bahwa seorang PPPK telah mulai bekerja di instansi tempatnya ditugaskan.

Regulasi yang Mengatur TMT dan SPMT PPPK

Penetapan TMT dan SPMT PPPK mengacu pada regulasi sebagai berikut:

• Permendagri Nomor 6 Tahun 2021, yang mengatur teknis administrasi ASN, termasuk PPPK.
• Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024, yang mengatur kenaikan gaji dan tunjangan bagi ASN, termasuk PPPK.

Dampak Keterlambatan SK terhadap TMT dan SPMT PPPK

Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) kemungkinan menunda penerbitan SK PPPK karena alasan teknis atau administratif. Namun, keterlambatan ini berpengaruh terhadap kapan PPPK bisa mulai menerima gaji.

Jika SK PPPK baru diterbitkan setelah Maret 2025, maka TMT dan SPMT PPPK juga akan mengikuti waktu penerbitan tersebut. Artinya, PPPK baru bisa menerima gaji mulai bulan SK PPPK diterbitkan, bukan sejak Maret.

Dana Penggajian PPPK Sudah Dialokasikan Sejak Maret 2025

Apakah Ada Kendala Anggaran?

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, dana untuk pembayaran gaji PPPK sudah dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sejak Maret 2025.

Artinya, keterlambatan pembayaran gaji PPPK bukan karena masalah anggaran, melainkan karena administrasi yang belum terpenuhi, seperti SK dan SPMT PPPK.

Syarat Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK

Apa Saja Syaratnya?

Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 23, pembayaran gaji dan tunjangan PPPK hanya bisa dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Penandatanganan Perjanjian Kerja oleh PPPK dan instansi terkait.
2. Diterbitkannya SK Pengangkatan PPPK, yang menjadi dasar hukum pembayaran gaji PPPK.
3. SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) sebagai bukti bahwa PPPK sudah mulai bekerja.

Jika salah satu syarat belum dipenuhi, maka gaji PPPK tidak bisa dicairkan.

Apakah Gaji PPPK Akan Dirapel Jika SK Terlambat?

Banyak PPPK bertanya, apakah gaji mereka akan dirapel jika SK PPPK baru diterbitkan setelah Maret 2025?. Jawabannya tidak secara otomatis.

Aturan Pembayaran Gaji PPPK Berdasarkan SPMT

Gaji PPPK tidak bisa dibayarkan surut ke bulan Maret jika SPMT PPPK baru diterbitkan di bulan lain.

Simulasi skenario pembayaran gaji PPPK:

• Jika SPMT PPPK terbit 1 Maret 2025: gaji PPPK dibayarkan mulai Maret.
• Jika SPMT PPPK terbit April atau Mei 2025: gaji PPPK hanya dibayarkan sejak bulan SPMT diterbitkan, tidak dirapel sejak Maret.
• Jika SPMT PPPK terbit setelah tanggal 1 suatu bulan: gaji PPPK baru mulai dibayarkan pada bulan berikutnya.

Artinya, semakin lama SK dan SPMT PPPK diterbitkan, semakin lama PPPK harus menunggu gaji pertama mereka.

Dampak Keterlambatan SK PPPK terhadap Pencairan THR

Kapan THR 2025 cair?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024, Tunjangan Hari Raya (THR) harus dibayarkan paling lambat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025.

Jika mengacu pada kalender Hijriyah, maka Hari Raya Idul Fitri akan tiba pada tanggal 31 Maret 2025 dan 1 April 2025 mendatang.

Kapan THR Dibayarkan untuk PPPK?

Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, termasuk PPPK umumnya dibayarkan berdasarkan gaji bulan Maret.

Jika SK dan SPMT PPPK terlambat terbit setelah Maret, maka PPPK kemungkinan tidak akan mendapatkan THR tahun 2025.

Dugaan Strategi Pemda Menunda SK PPPK

Beberapa Pemerintah Daerah (Pemda) mungkin menunda penerbitan SK PPPK hingga April atau Mei untuk menghindari kewajiban membayar THR PPPK.

Oleh karena itu, penting bagi PPPK untuk terus memantau informasi dari instansi masing-masing agar hak mereka tidak terhambat.

Kesimpulan

Gaji PPPK tidak akan dirapel ke Maret 2025 jika SK dan SPMT PPPK baru diterbitkan setelah bulan tersebut.

Dana gaji PPPK sudah dialokasikan sejak Maret 2025, namun pencairannya bergantung pada SK dan SPMT PPPK.

THR PPPK hanya diberikan jika SK dan SPMT PPPK diterbitkan sebelum Maret 2025. Jika terlambat, PPPK kemungkinan tidak mendapatkan THR tahun ini.

PPPK harus proaktif dalam memastikan proses penerbitan SK PPPK di instansi masing-masing agar tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran gaji PPPK.

Demikian informasi tentang Apakah Gaji PPPK Akan Dirapel Mulai Maret 2025? Simak Aturan Pencairan Gaji dan THR PPPK Tahap 1 ini. Semoga artikel ini bermanfaat khususnya bagi para peserta lulus seleksi PPPK di Lingkungan Pemkab Klungkung Tahun 2024. Salam Edukasi. Salam Pancasila.